SULAWESI UTARA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan angka efisiensi tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Menurutnya, hasil rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan menunjukkan potensi penghematan yang signifikan.
"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun," kata Qodari.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penghentian sementara atau moratorium pembangunan SPPG baru. Saat ini, jumlah SPPG tercatat telah melampaui target awal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan dalam rapat pada Kamis (11/6) bahwa dari target awal sekitar 21 ribu titik, kini telah terbangun 27.877 titik, atau kelebihan 6.877 titik.
Pemerintah juga akan memfokuskan sasaran penerima manfaat pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, usai rapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin (15/6), menyampaikan bahwa program akan diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Siswa SMA dari kategori mampu disebut berpotensi tidak lagi menjadi target penerima.
Qodari menambahkan, langkah inovasi lain dari BGN untuk melakukan efisiensi keuangan masih menunggu kajian komprehensif. Kajian tersebut akan dilakukan selama periode libur anak sekolah.
Beberapa evaluasi yang masuk dalam kajian itu meliputi penghitungan ulang insentif, penataan jumlah SPPG, serta optimalisasi penerima manfaat. "Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.
Langkah efisiensi ini sejalan dengan pemangkasan pagu program MBG dalam APBN tahun anggaran 2026. Pemerintah sebelumnya telah menurunkan alokasi dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Dengan penghematan operasional bulanan, pemerintah berharap program tetap berjalan berkelanjutan tanpa membebani fiskal negara.