SULAWESI UTARA — Perlindungan anak dari konten berbahaya di ponsel pintar kembali menjadi sorotan. Kali ini, pemerintah Inggris mengambil langkah tegas dengan memberikan ultimatum kepada raksasa teknologi seperti Apple dan Google untuk segera menerapkan sistem pemblokiran konten eksplisit di perangkat anak-anak.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara gamblang menyebut Apple dan Google sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam isu ini. "Tidak ada yang tidak bisa dilakukan," ujar Starmer, sembari menyebut kemungkinan penerapan sanksi pidana bagi bos teknologi yang gagal mematuhi aturan.
Ultimatum Tiga Bulan untuk Blokir Konten Berbahaya
Dalam pernyataan yang dirilis bertepatan dengan WWDC 2026, pemerintah Inggris memberikan tenggat waktu tiga bulan bagi perusahaan teknologi besar untuk "menerapkan solusi teknis pada ponsel pintar dan tablet guna mendeteksi serta memblokir gambar telanjang untuk anak-anak." Jika gagal, mereka akan menghadapi denda dan tindakan legislatif yang memaksa implementasi tersebut.
Starmer bahkan mencontohkan SafeToNet, perusahaan AI asal Inggris, sebagai bukti bahwa tuntutan pemerintah secara teknis memungkinkan. Perangkat lunak HarmBlock buatan SafeToNet mampu memblokir seluruh konten telanjang di ponsel yang didukung pada level sistem operasi (OS).
Fitur Keamanan Anak Apple Dinilai Belum Cukup
Apple sendiri telah mendedikasikan sebagian besar presentasi WWDC 2026 untuk memperkenalkan fitur Child Account di iOS 27. Fitur baru ini mencakup kontrol orang tua yang lebih terperinci dan batas waktu layar spesifik per aplikasi.
Namun, CEO SafeToNet Richard Pursey menilai langkah tersebut belum cukup. Dalam wawancara eksklusif dengan TechRadar, Pursey menjelaskan bahwa perlindungan yang dibangun Apple hanya berfungsi di aplikasi buatan mereka sendiri, seperti iMessage dan FaceTime.
"Perlindungan masih hidup di tempat Apple memilih untuk membangunnya — di dalam aplikasinya sendiri — dan bergantung pada pengembang aplikasi individu seperti Meta, TikTok, dan lainnya untuk membangun perlindungan serupa di aplikasi mereka. Di situlah masalahnya," ujar Pursey.
Risiko Besar di Balik Tanggung Jawab Pengembang Aplikasi
Ann Thai, Direktur Senior Marketplace Platforms and Technologies Apple, dalam keynote WWDC 2026 menyatakan bahwa pengembang aplikasi memainkan peran penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan pengalaman yang sesuai usia. Ia menambahkan bahwa setiap aplikasi memiliki tanggung jawab yang sama.
Pursey justru melihat pernyataan ini sebagai celah berbahaya. "Ketergantungan pada setiap platform aplikasi, setiap aplikasi pesan, setiap ruang obrolan, setiap platform game untuk membangun solusi sendiri merupakan risiko besar bagi keselamatan setiap anak," tegasnya.
Menurut Pursey, celah inilah yang menjadi alasan pemerintah Inggris angkat bicara pada 8 Juni lalu. Celah yang sama juga menjadi alasan HarmBlock dibangun: satu lapisan perlindungan yang berjalan di seluruh perangkat, agnostik terhadap aplikasi, dan bahkan bekerja di lingkungan enkripsi ujung-ke-ujung (E2EE).
HarmBlock: Solusi OS-Level yang Diklaim Tak Ganggu Privasi
SafeToNet mengklaim HarmBlock dirancang untuk mencegah melihat, merekam, dan berbagi konten seksual di seluruh perangkat, termasuk siaran langsung dan kamera. Yang menarik, HarmBlock bekerja di perangkat secara real-time tanpa mengumpulkan atau mentransmisikan data pengguna.
"Pemerintah lebih lanjut menyatakan bahwa semua ini harus disampaikan tanpa mengancam privasi pengguna, di situlah HarmBlock begitu kuat. Ia berjalan di perangkat, secara real-time, tanpa mengumpulkan atau mentransmisikan data pengguna," kata Pursey.
Masih Ada Waktu, Tapi Tak Boleh Setengah Hati
Pursey menegaskan bahwa masih ada waktu bagi perusahaan besar untuk menerapkan perubahan ini, namun pendekatan tidak boleh setengah hati. "Pemerintah Inggris telah berani, dan tidak boleh melunak atau menyerah. HarmBlock adalah bukti mutlak bahwa ini mungkin dilakukan," pungkasnya.
Bagi pengguna Indonesia, isu ini relevan mengingat adopsi ponsel pintar di kalangan anak-anak terus meningkat. Meski regulasi serupa belum diterapkan di Tanah Air, langkah Inggris bisa menjadi preseden bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mendorong keamanan digital yang lebih ketat bagi anak-anak.
