SULAWESI UTARA — PT PLN (Persero) menyediakan layanan pembelian token dan pembayaran tagihan listrik di 107 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah Indonesia. Layanan berbasis Payment Point Online Bank (PPOB) ini menyasar warga desa yang belum terbiasa memakai kanal digital.
Paragraf pembuka: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau empat KDKMP di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (15/10). Empat lokasi yang dikunjungi adalah KDKMP Citaman Nagreg, Bojongloa Rancaekek, Cangkuang Wetan Dayeuhkolot, dan Padalarang. Peninjauan berlangsung bersama Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy.
Kunjungan itu bagian dari rangkaian peninjauan KDKMP di sejumlah daerah. Tujuannya memastikan kesiapan operasional koperasi dalam memperkuat ekonomi desa dan menyejahterakan masyarakat.
Warga di sekitar KDKMP Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, sudah bisa membeli token dan membayar tagihan listrik langsung di koperasi. Fasilitas serupa tersedia di KDKMP Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Transaksi kelistrikan itu memakai sistem PPOB. Bagi PLN, kanal ini memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa. Bagi koperasi, layanan tambahan ini membuka peluang pendapatan baru.
Bima Arya menegaskan KDKMP bukan sekadar toko ritel. "KDKMP bukan toko retail. Ini adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pemerintah dan barang-barang bersubsidi. Ini adalah langkah awal, dan kami tentunya akan terus mengevaluasi agar lebih baik," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan PLN lewat layanan transaksi kelistrikan berbasis PPOB. Menurutnya, kehadiran layanan ini membuat warga lebih dekat mengakses layanan PLN sekaligus menambah jenis pelayanan di koperasi.
Fahrur Rozy menyatakan dukungan PLN mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui KDKMP. "Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui KDKMP, PLN all out mendukung kemandirian koperasi," ujarnya.
Bentuk dukungan konkretnya adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi KDKMP menjadi mitra penyedia layanan transaksi kelistrikan. Menurut Fahrur, fasilitas ini membantu warga yang belum terbiasa menggunakan kanal layanan digital.
"Melalui layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik, KDKMP dapat memperluas jenis layanan yang tersedia bagi warga sekaligus memperoleh peluang pendapatan tambahan. Kolaborasi ini diharapkan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah," katanya.
PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat mendukung pengembangan KDKMP melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola koperasi, dan pemangku kepentingan lain. Dukungan diarahkan agar kebutuhan listrik koperasi terpenuhi dan jangkauan layanan PLN sampai ke tingkat desa.
General Manager PLN UID Jawa Barat Muhammad Joharifin menyebut layanan kelistrikan di KDKMP sebagai wujud dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. "PLN UID Jawa Barat berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP melalui penyediaan pasokan listrik yang andal serta perluasan akses layanan kelistrikan bagi masyarakat," ujarnya.
Joharifin berharap kolaborasi ini memudahkan warga memenuhi kebutuhan listrik sekaligus membuka peluang usaha bagi koperasi. PLN akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola koperasi agar pengembangan layanan berjalan optimal sesuai kebutuhan dan potensi tiap wilayah.
Dari sisi pemerintah desa, KDKMP diharapkan memberi manfaat lebih luas: kemudahan memperoleh kebutuhan pokok maupun akses layanan kelistrikan. Bagi PLN, kehadiran layanan di 107 KDKMP menjadi jalan memperluas basis pelanggan tanpa harus membangun kantor layanan baru di tiap desa.