KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib memimpin rapat koordinasi yang membahas rancangan sistem pengelolaan sampah dari tingkat desa dan kelurahan hingga kecamatan. Rapat yang digelar Senin (9/11/2026) itu dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, staf ahli, lurah, dan sangadi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotamobagu Erwin Pasambuna menyebut pemerintah akan membangun fasilitas pengolahan di masing-masing kecamatan. Dengan begitu, petugas bisa memproses sampah kiriman desa dan kelurahan lebih dulu, sehingga hanya residu dalam jumlah kecil yang masuk ke TPA.
Anggaran Rp 8 Miliar dan Kajian Teknis yang Masih Berjalan
Erwin memperkirakan kebutuhan biaya program mencapai sekitar Rp 8 miliar. Pemerintah belum menetapkan jenis peralatan maupun lokasi fasilitas karena kajian teknis masih dilakukan.
"Program ini membutuhkan biaya sekitar Rp8 miliar," kata Erwin setelah rapat.
Skema pengolahan nantinya melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai pengelola di tingkat desa dan kelurahan. Pelibatan BUMDes dimaksudkan agar pemerintah desa ikut aktif, bukan sekadar menjadi objek kebersihan kota.
60,88 Ton Sampah per Hari, Kotamobagu Barat Terbanyak
Data dinas mencatat empat kecamatan di Kotamobagu memproduksi sekitar 60,88 ton sampah setiap hari. Kecamatan Kotamobagu Barat menjadi penyumbang terbesar dengan 20,14 ton per hari.
Kapasitas TPA yang makin terbatas membuat pemerintah mengejar solusi jangka pendek. Erwin menilai penanganan sampah tidak bisa lagi hanya bergantung pada penimbunan di tempat pemrosesan akhir.
Rencana pengolahan sampah modern di Kotamobagu juga menarik perhatian investor. Ketertarikan itu muncul saat pemerintah mulai membuka pembahasan soal teknologi pengolahan yang lebih maju.
Langkah Berikutnya: Hitung Anggaran dan Siapkan Lahan
Pemkot Kotamobagu kini memfokuskan pekerjaan pada penghitungan kebutuhan anggaran, penyiapan lahan, dan perancangan kerja sama dengan BUMDes. Ketiga hal itu menjadi syarat sebelum fasilitas pengolahan di kecamatan bisa dibangun.
Bila skema berjalan sesuai rencana, setiap kecamatan diharapkan mengelola sampahnya secara mandiri. Residu yang tersisa baru akan diangkut ke TPA, sehingga beban tempat pemrosesan akhir berkurang.
