Pertamina Blokir 5.000 Nomor Polisi di Sumbar yang Diduga Borong BBM Subsidi

Penulis: Fiqri Ramadhan  •  Selasa, 08 September 2026 | 08:33:01 WIB
Pertamina Patra Niaga memblokir 5.000 nomor polisi di Sumatera Barat yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi.

SULAWESI UTARA — Pemblokiran itu bukan sekadar peringatan. Pertamina Patra Niaga juga telah mengajukan penghapusan data untuk ribuan nomor polisi lain yang tertangkap memakai jalur subsidi di luar ketentuan. Pengawasan diperketat lewat pemeriksaan langsung di lapangan dan sistem digital yang merekam setiap transaksi pengisian.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus dilakukan untuk menindaklanjuti indikasi pelanggaran.

"Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan, baik melalui pemeriksaan langsung di lapangan maupun pemanfaatan sistem digital, untuk memastikan BBM Subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Sidak ke SPBU Padang, Temukan Kendaraan dengan Pelat Tak Sesuai

Pengawasan di lapangan diwujudkan lewat inspeksi mendadak (sidak) yang melibatkan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah SPBU di Kota Padang menjadi sasaran pemeriksaan, mulai dari kesesuaian transaksi, penggunaan QR Code, hingga kepatuhan lembaga penyalur.

Dari sidak tersebut, tim menemukan indikasi kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai saat hendak mengisi BBM subsidi. Namun, petugas SPBU menolak melayani pengisian untuk kendaraan itu. Secara umum, operasional dan pelayanan di SPBU yang diperiksa berjalan normal.

31 Sanksi Dijatuhkan ke SPBU Nakal Sepanjang 2026

Pertamina tidak hanya menyasar pemakai. Lembaga penyalur yang terbukti melanggar juga kena sanksi. Sales Area Retail Sumatera Barat telah memberikan 31 sanksi sepanjang 2026, berupa pembinaan hingga penghentian pasokan sementara.

Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran. Di tengah beban fiskal negara untuk menyalurkan energi murah, kebocoran akibat oknum yang memborong BBM bersubsidi menjadi perhatian serius.

Pemblokiran nomor polisi di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk penegakan aturan yang paling konkret. Dengan pengawasan digital yang makin ketat, celah penyalahgunaan BBM subsidi diharapkan semakin menyempit.

Reporter: Fiqri Ramadhan
Sumber: ekonomi.republika.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top