MANADO — Sebanyak 13 dari 14 kabupaten/kota di Sulawesi Utara meraih opini WTP atas LKPD 2025. Satu daerah lainnya belum berhasil menyandang predikat tersebut.
Meski mayoritas daerah lolos, BPK tetap menemukan sejumlah persoalan. Temuan itu mencakup kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket proyek senilai Rp13,80 miliar di 14 entitas. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran belanja pegawai kepada 716 pegawai sebesar Rp3,83 miliar.
Kepala BPK: Opini WTP Sia-sia Jika Rakyat Belum Sejahtera
Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, memberikan pesan keras di hadapan para kepala daerah. Menurutnya, opini WTP akan kehilangan makna jika kesejahteraan rakyat belum tercapai.
"Kita harus bisa mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat," tegas Bombit dalam sambutannya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa akuntabilitas keuangan bukan sekadar soal administrasi. Lebih dari itu, setiap rupiah harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Bolsel: WTP Bukan Titik Berhenti
Didapuk mewakili seluruh kepala daerah di Sulut, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia mengakui bahwa mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut bukan perkara mudah.
"Ini merupakan hal yang perlu kita banggakan dan syukuri. WTP bukanlah titik di mana kita berhenti untuk tetap berkembang, tapi sebagai evaluasi bahwa kita akan berusaha lebih baik ke depannya," ujar Iskandar.
Bupati dua periode itu juga mengapresiasi proses audit yang profesional dari BPK. Ia bahkan meminta maaf apabila selama pemeriksaan lapangan terdapat kekurangan dari pihak pemda dalam penyajian data maupun penyambutan.
Fakta Singkat Capaian WTP Bolsel
- Opini WTP diraih 12 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2014
- Bolsel menjadi satu dari 13 daerah di Sulut yang lolos WTP pada 2025
- BPK tetap menemukan temuan senilai total Rp13,80 miliar di 14 entitas se-Sulut
Sebagian temuan BPK telah ditindaklanjuti melalui pengembalian kerugian daerah. Namun, pesan moral dari auditor tetap sama: opini WTP hanyalah alat, bukan tujuan akhir dari tata kelola keuangan daerah.
