SULAWESI UTARA — Jakarta — Perubahan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sempat memicu keresahan kini mulai diluruskan pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui akurasi data sempat terganggu setelah sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masuk ke dalam sistem DTSEN Volume 3.
Data mentah yang belum melewati proses verifikasi itu membuat posisi desil sejumlah warga berubah drastis. Kondisi ini kemudian dikoreksi melalui penerbitan DTSEN Volume 3.1 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Penyebab Desil Berubah dan Dampaknya bagi Penerima
Gus Ipul menjelaskan, masuknya 12 juta data baru yang belum terverifikasi menjadi biang kerok perubahan posisi desil yang terasa janggal di masyarakat. "Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/9/2026).
Ia menargetkan dalam satu hingga dua pekan ke depan data tersebut akan semakin akurat. Namun yang terpenting, kata dia, perubahan desil tidak lantas membuat seseorang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos).
"Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran," tegas Gus Ipul.
Desil Bukan Sertifikat Kaya atau Miskin
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, meluruskan pemahaman keliru yang beredar di publik. Ia menegaskan desil bukanlah ukuran langsung untuk menentukan seseorang kaya atau miskin, juga tidak bisa disetarakan dengan besaran penghasilan.
"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan," jelas Andy.
Desil adalah pemeringkatan relatif kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi menjadi 10 kelompok. Karena bersifat relatif, posisi seseorang bisa berubah meski kondisi ekonominya tetap, jika kondisi keluarga lain dalam pemeringkatan ikut berubah.
Fungsi Desil dan Syarat Utama Penerima Bansos
Andy menegaskan desil bukan syarat utama penerima bansos. Fungsinya hanya alat bantu untuk menentukan prioritas saat kuota pemerintah terbatas.
"Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu," paparnya.
Selain desil, setiap program bansos memiliki kriteria penerima masing-masing yang melekat. Misalnya, warga yang masuk desil 1-4 sekalipun tidak akan menerima bantuan jika tidak memenuhi kriteria spesifik program tersebut. Kenaikan desil juga tidak otomatis berarti seseorang kehilangan hak, karena penentuan akhir tetap mempertimbangkan kriteria program dan ketersediaan kuota.
"Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar," tegas Andy.
Cara Mengajukan Keberatan dan Pemutakhiran Data
Bagi warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, pemerintah menyediakan jalur pengaduan. Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Proses ini bisa dibantu oleh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), perangkat BPS, maupun pemerintah daerah. Alternatif lain, warga juga bisa mengajukan koreksi secara mandiri melalui kanal yang telah disediakan.
Pemerintah terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN secara berkala setiap tiga bulan untuk meningkatkan akurasi data, termasuk melalui perbaikan langsung bersama pemerintah daerah.
