Jakarta - Pemerintah Indonesia menerapkan instrumen statistik berbasis desil guna memastikan seluruh program jaring pengaman sosial tepat sasaran. Penetapan klasifikasi ini krusial untuk memilah masyarakat yang berhak menerima alokasi bantuan sosial. Secara konsep statistik, desil membagi total populasi menjadi 10 tingkatan yang seimbang.
Setiap tingkatan mewakili 10 persen dari kelompok masyarakat, terurut dari tingkat kesejahteraan terendah pada Desil 1 hingga kondisi ekonomi tertinggi di Desil 10. Pengelompokan desil berasal dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN). Basis data ini dikelola melalui integrasi sistem Kementerian Sosial melalui SIKS-NG dan kegiatan pendataan awal Badan Pusat Statistik di lapangan.
Guna menjamin keakuratan data, pemerintah memverifikasi kondisi ekonomi warga melalui metode pemantauan langsung dari rumah ke rumah. Hasil verifikasi faktual ini menjadi pijakan resmi penyaluran program bantuan seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Langsung Tunai, hingga BPJS Kesehatan PBI.
Rincian tingkat kesejahteraan desil mencakup Desil 1 (miskin ekstrem, 10 persen populasi dengan tingkat kesejahteraan terendah), Desil 2 (miskin, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah), Desil 3 (hampir miskin, kelompok rentan terkena guncangan ekonomi), Desil 4 (rentan miskin, masyarakat ekonomi bawah yang rawan krisis), Desil 5 (menengah bawah, batas aman ekonomi dengan pemantauan terbatas), hingga Desil 6-10 (menengah sampai sejahtera, masyarakat mandiri, stabil, dan berkecukupan).
Kelompok masyarakat pada Desil 6 hingga 10 dianggap mampu secara finansial. Oleh karena itu, skema alokasi bantuan diprioritaskan penuh pada desil terbawah. Program Keluarga Harapan menjadi prioritas utama rumah tangga Desil 1-4, sementara BPNT dialokasikan untuk Desil 1-4 dengan sebagian Desil 5 secara terbatas. Perlindungan kesehatan lewat PBI JK menyasar Desil 1-5, sedangkan Program Indonesia Pintar mempersyaratkan peserta didik dari keluarga Desil 1-5.
Pengelompokan desil dihitung menggunakan variabel objektif seperti kondisi fisik bangunan rumah, kepemilikan aset pribadi, kapasitas pendapatan, hingga beban keluarga yang ditanggung. Warga dapat mengecek status desil secara independen melalui Aplikasi Cek Bansos milik Kemensos, sehingga transparansi data menjadi salah satu prioritas dalam penerapan sistem ini agar masyarakat dapat memantau sendiri posisi kesejahteraan mereka dalam basis data nasional.