MANADO — Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Utara menjadi agenda utama koordinasi antara DPRD dan BPS. Berdasarkan data terbaru, skor demokrasi Sulut merosot dari kategori "tinggi" dengan nilai 81,87 pada 2024, menjadi 73,03 pada 2025, yang menempatkan provinsi berjuluk Bumi Nyiur Melambai ini masuk kategori "sedang".
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulut itu dihadiri langsung oleh Andi Silangen, didampingi sejumlah legislator, antara lain Jeane Lalujan, Billy Lombok, dan Cindy Wurangian. Audiensi ini menjadi langkah awal untuk membedah faktor-faktor yang menyebabkan penurunan skor tersebut.
Aspek Kinerja DPRD Jadi Sorotan Utama
Dalam paparannya, BPS menyoroti sejumlah indikator yang berkaitan langsung dengan kinerja dan fungsi dewan. Penurunan angka ini menjadi sinyal bagi DPRD untuk mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi selama periode 2025.
“Koordinasi ini strategis. Kami ingin memastikan data makro yang akurat bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar Andi Silangen saat menerima rombongan BPS.
Komitmen Perbaikan Iklim Demokrasi
DPRD dan BPS Sulut sepakat memperkuat sinergi untuk mengkaji indikator penurunan IDI secara ilmiah. Pemanfaatan data statistik yang presisi dinilai krusial untuk mengembalikan skor demokrasi Sulut ke kategori terbaik.
Langkah tindak lanjut akan difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap variabel-variabel yang berkontribusi terhadap penurunan skor. DPRD berkomitmen mendorong transparansi publik dan memperbaiki iklim demokrasi di tingkat provinsi agar tidak kembali terperosok pada periode penilaian berikutnya.
