MANADO — Harga cabai di pasar-pasar tradisional Sulawesi Utara (Sulut) saat ini mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 170 ribu per kilogram. Kondisi itu mendorong Gubernur Yulius Selvanus menerbitkan instruksi khusus kepada jajaran pemerintah kabupaten dan kota untuk mengamankan ketersediaan stok.
Langkah yang diminta bersifat cepat, terukur, dan terkoordinasi. Gubernur menegaskan hal ini bukan hanya soal angka inflasi, melainkan daya beli masyarakat yang tertekan oleh melonjaknya harga bahan pokok.
Ancaman El Nino Mengintai Produksi Pangan Daerah
Perhatian utama pemerintah provinsi tertuju pada fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu pola cuaca dan produktivitas pertanian. Dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga rantai distribusi pangan antarwilayah di Sulut.
"Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat," tegas Gubernur di Manado, Selasa.
Pemetaan Sentra Produksi Jadi Langkah Awal
Instruksi konkret yang dikeluarkan adalah pemetaan menyeluruh terhadap ketersediaan produksi dan pasokan cabai. Fokus pendataan diarahkan pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi utama di Sulut.
Setelah data terkumpul, pemerintah daerah diminta memastikan kelancaran distribusi dari sentra produksi menuju pasar dan konsumen. Jalur distribusi yang tersendat disebut sebagai salah satu pemicu kenaikan harga di tingkat pengecer.
Intervensi Pasokan dari Luar Daerah Jika Stok Lokal Menipis
Apabila produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemprov Sulut menyiapkan skema intervensi. Fasilitasi dan pengadaan pasokan cabai dari luar daerah akan segera diaktifkan sebagai langkah stabilisasi harga.
"Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali," ujar Gubernur.
Strategi ini dirancang untuk menambah volume pasokan di pasar sehingga harga dapat kembali berada pada tingkat wajar. Pemerintah kabupaten dan kota diminta tidak menunggu instruksi lanjutan dan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait di lapangan.
