KOTAMOBAGU — Pengukuhan pengurus PWI Bolaang Mongondow Raya berlangsung dengan kehadiran sejumlah pejabat daerah. Wali Kota Kotamobagu dr. Wenny Gaib dan Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsy turut menyaksikan prosesi yang dipimpin Ketua PWI Sulawesi Utara Syntia Bojoh.
Kehadiran Kapolres bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memberi sinyal bahwa kepolisian menempatkan pers sebagai bagian dari ekosistem informasi daerah. Bukan sekadar seremonial, kehadiran itu disebut sebagai bentuk pengakuan atas fungsi kontrol sosial pers.
Kapolres Sebut Pers Mitra Strategis Jaga Kualitas Informasi
AKBP Abdul Khalid menegaskan hubungan antara kepolisian dan insan pers perlu terus diperkuat. Menurutnya, komunikasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci kerja sama tersebut.
"Hubungan baik antara kepolisian dan insan pers harus terus diperkuat melalui komunikasi dan keterbukaan informasi," ujarnya.
Kapolres juga menyoroti peran pers dalam mencerdaskan masyarakat. Ia menyebut wartawan bukan hanya penyampai informasi, melainkan mitra strategis dalam menjaga demokrasi daerah.
"Pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat dan menjaga demokrasi," tambahnya.
Independensi Pers Tetap Dijunjung Tanpa Kehilangan Fungsi Kontrol
Dukungan kepolisian terhadap PWI Bolaang Mongondow Raya disertai penekanan agar insan pers bekerja profesional dan independen. Kapolres meminta kode etik jurnalistik tetap menjadi pegangan dalam setiap pemberitaan.
Sinergitas antara pers dan aparat, menurutnya, tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol pers terhadap kebijakan publik. Kolaborasi dibangun untuk memastikan warga Bolaang Mongondow Raya memperoleh informasi akurat, bukan untuk meredam kritik.
Pengukuhan pengurus PWI Bolaang Mongondow Raya menjadi titik awal kerja organisasi wartawan di wilayah yang mencakup Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Kehadiran Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menandai perhatian pengurus nasional terhadap konsolidasi organisasi di Sulawesi Utara.
Bagi pemerintah daerah, sinergitas dengan pers dibutuhkan untuk menyosialisasikan program pembangunan. Sementara bagi kepolisian, kerja sama itu membantu penyebaran informasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara cepat dan akurat.
